Sekretaris Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Dwi Harnanto, mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B09 Tahun 2026, Kamis (24/9). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja hingga periode B09 sekaligus memastikan target dan tindak lanjut program berjalan secara optimal.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum menyampaikan pentingnya dedikasi dan kinerja seluruh pegawai dalam mendukung pencapaian target organisasi. Evaluasi kinerja menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh jajaran bekerja secara optimal sekaligus mendukung penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis manajemen talenta.
Pada aspek reformasi birokrasi dan pengawasan, rapat juga membahas capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR).
Percepatan kinerja perlu diiringi dengan penguatan kepemimpinan, budaya kerja yang kolaboratif dan adaptif, serta pengendalian dan monitoring secara berkelanjutan. Pengelolaan anggaran dan pelaporan kinerja juga harus dilaksanakan secara akuntabel agar setiap program dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Seskretaris BSK Hukum memaparkan progres capaian kegiatan BSK Hukum, termasuk hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)/Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Triwulan III Tahun 2026 serta perkembangan pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) di tingkat pusat.
Rangkaian FKK di tingkat pusat meliputi Kick-Off Meeting, Policy Talks, penyusunan Policy Brief, Focus Group Discussion (FGD), hingga Policy Expose. Setiap tahapan diarahkan untuk memastikan proses perumusan kebijakan berjalan secara terstruktur, berbasis data, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, BSK Hukum juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang konsisten mengawal berbagai rangkaian kegiatan BSK Hukum, mulai dari Policy Talks, Analisis Isu dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), hingga Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang saat ini terus berjalan.
Apresiasi tersebut sekaligus menjadi dorongan agar setiap forum tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi mampu menghasilkan output yang memberikan dampak nyata dan kemanfaatan yang lebih luas bagi pemangku kepentingan serta masyarakat.
