Jakarta (30/04) – “Akibat dari disharmonisasi adalah ada perbedaan penafsiran dan ketidakpastian bagi masyarakat, dan hal itu jelas menyebabkan kerugian karena akhirnya peraturan tersebut berpotensi dilanggar oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat,” jelas Tisnanta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Menurut Tisnanta, perlu adanya pencegahan disharmonisasi daripada harus mencabut atau merubah peraturan yang ada.
Lebih lanjut dalam paparannya, Tisnanda juga menyampaikan bahwa pentingnya naskah akademik yang disusun oleh para penyusun naskah akademik yang berkompeten, karena nantinya akan bertugas menyusun norma dan peraturan hukum yang sesuai dengan norma masyakarat. “Karena penyusun naskah akademik yang baik harus memahami rancangan peraturan dengan system hukum nasional, mampu berkomunikasi dengan pemrakarsa dan pemangku kepentingan, mampu bernegosiasi dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk membuka akses terhadapt aspirasi masyarakat, memahami bahwa rancangan peraturan perundangan-undangan akan dilaksanakan oleh pemegang peran yang melaksanakan hukum,” tambah Tisnanta.
Kasubag Non Litigasi dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Yusnili, juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah provinsi sudah melakukan koordinasi dengan kanwil kemenkumham dan akademisi soal pengharmonisasian. “Ke depan untuk koordinasi ini akan terus kami tingkatkan terutama dengan pihak akademisi dalam hal naskah akademik, sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan apa yang ada di masyarakat,” jelas Yusnili
Kegiatan OPini yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Lampung ini merupakan rangakaian terakhir dari kegiatan OPini yang diselenggarakan di 33 Kanwil di seluruh Indonesia tahun 2021. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Balitbangkumham Yayah Mariani, dan mengundang peneliti Balitbangkumham Ibu Nevey Varida sebagai narasumber ketiga. (*humas)
