Jakarta (15/04) – Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin harus benar-benar tepat sasaran, dan untuk itu perlu adanya kriteria khusus dari kemenkumham untuk mempermudah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan bantuan hukum dengan tepat. “Karena definisi miskin di setiap instansi berbeda-beda, tergantung keperluan masing-masing instansi tersebut, hal tersebut seringkali membuat para OBH kesulitan menentukan siapa yang bisa diberikan bantuan hukum,” jelas Henrikus Renjaan, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni Manokwari sekaligus Tenaga Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Papua Barat.
Peneliti Balitbangkumham, Eko Noer Kristiyanto, dalam paparannya juga menyampaikan bahwa sebaiknya definisi warga miskin perlu diperluas. Birokrasi juga seharusnya disederhanakan untuk mempermudah masyarakat mendapat bantuan hukum. “Jangan sampai masyarakat batal mendapatkan bantuan hukum hanya karena rumitnya urusan birokrasi, padahal orang tersebut sangat membutuhkan bantuan hukum.” Jelas Eko.
Selain itu, Eko juga menjelaskan tentang pentingnya paralegal memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang proses hukum. “Karena itu perlu adanya pelatihan khusus bagi paralegal agar memiliki kemampuan dan pengetahuan proses hukum agar benar-benar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum,” tambah Eko.
Kegiatan OPini yang diadakan di oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat ini merupakan bagian dari OPini yang diadakan di 33 Kanwil di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami. Selain kedua narasumber di atas kegiatan ini juga menghadirkan Pieter Wellikin, Praktisi Hukum di Papua Barat sebagai narasumber. (*humas)
 (3)-120x86.png)
