Jakarta (16/03) – Pemberian amnesti selama ini didasarkan hanya pada pertimbangaan kepentingan negara dan stabilitas nasional. Masing-masing presiden memiliki perspektif berbeda dalam memandang kepentingan negara. Dalam penelitian yang dilakukan Sujatmiko dan tim Balitbangkumham ditemukan bahwa Presiden sebelumnya selalu memberikan amnesti bagi pelaku tindak pidana politik. Baru di era Presiden Joko Widodo Amnesti diberikan kepada Baiq Nuril yang dituduh melanggar UU ITE. “Inilah pertama kali amnesti digunakan secara lebih luas, bukan untuk kedaulatan negara tapi memberikan jaminan perlindungan HAM,” jelas Sujatmiko.
Pemberian amnesti oleh Presiden sebenarnya sudah diatur dalam UU Darurat no 11 tahun 1954. Meski begitu, aturan ini dinilai tidak lagi relevan bagi situasi saat ini. Sujatmiko menjelaskan bahwa peraturan ini pertama kali dibentuk untuk menyasar para tahanan yang menjadi korban konflik antara Pemerintah Indonesia dan Hindia-Belanda. Sampai saat ini peraturan ini tidak menyediakan panduan yang jelas dalam pemberian amnesti. Situasi ini membuat DPR kesulitan memberikan pengawasan akibat dari ketidakpastian regulasi.
Menurut Sudjamitko, pemberian amnesti idealnya diberikan dengan alasan kemanusiaan, ketidakadilan penegak hukum dan SARA. Ini berarti tujuan amnesti harus diperluas bukan hanya untuk kepentingan dan stabilitas negara, tapi juga untuk pemajuan HAM.
Akademisi John Dirk Pasalbessy mengamini pendapat Sujatmiko. Menurutnya hal-hal baru dalam pelaksanaan amnesti harus diatur dalam regulasi yang juga baru. Rudy juga mengusulkan agar pengaturan amnesti diintegrasikan dalam RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (RUU GAAR) agar sinergis sederhana dan praktis. Dengan integrasi RUU GAAR diharapkan implementasi GAAR memiliki semangat yang sama yaitu agar Presiden menggunakan hak prerogatifnya secara non diskriminatif, efektif dan berkeadilan dengan tetap menjaga kaidah dalam Pancasila.
Diskusi mengenai amnesti hari merupakan bagian dari kegiatan OPini yang diselenggarakan Balitbangkumham dengan Kanwil Kemenkumham Maluku. Selain Sudjatmiko dan Pasalbessy, turut hadir memberikan materi Koordinator Yankum, Pidana dan Grasi Ditjen AHU, Rudy H Pakpahan. Kegiatan yang diikuti lebih dari 400 peserta ini dihadiri oleh Kepala Balitbangkumham, Kakanwil Kemenkumham Maluku dan pimti pratama di lingkungan Balitbangkumham. (*humas)
