Jakarta (10/03) – Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Mispansyah, menyampaikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah overload, hal itu dikarenakan masih belum optimalnya Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. “Sebenarnya dalam KUHP sudah ada pembagian bagi pelanggaran pidana ringan, berat dan sangat berat. Untuk pelanggaran ringan seharusnya tidak perlu ada hukuman kurungan, cukup dengan teguran atau hukuman ringan,” ujar Mispansyah.
Dalam pemaparannya, Mispansyah juga menyampaikan bahwa dalam pemilahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga harus memperhatikan jenis kejahatan, umur dan jenis kelamin nya. Untuk itu perlu dipersiapkan sarana dan prasarana yang memadai. “Jika sarana dan prasarananya ada, maka pemilahan ini bisa dilakukan, jika sudah dilakukan secara optimal setidaknya bisa mengurangi overload dari lapas,” tambah Mispansyah.
Sejalan dengan yang disampaikan oleh Mispansyah, Peneliti Balitbangkumham, Edward James Sinaga, menyampaikan perlunya penelitian pemasyarakatan (litmas) pada proses pengadilan dan perawatan WBP. “Karena itulah optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting, supaya nantinya WBP dapat benar-benar ditempatkan di tempat yang sesuai dengan pembinaan yang tepat,” tambah Edward.
OPini Kanwil Kalimantan Selatan ini adalah salah satu dari rangkaian diskusi daring OPini yang akan digelar di 33 kantor wilayah. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balitbangkumham Dr. Sri Puguh Budi Utami, selain narasumber diatas, kegiatan OPini ini turut menghadirkan Sayuti, Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas I Banjarmasin. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
