Jakarta (18/10) – Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan program yang terus menerus dilakukan setiap tahun di lingkungan Kemenkumham. Tujuannya adalah agar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi pelayanan yang prima dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik secara efektif dan efisien. Tim Peneliti Balitbang Hukum dan HAM hari ini mengadakan presentasi proposal Optimalisasi Peran Auditor sebagai Tim Penilai Internal Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi terhadap Satker Berpredikat Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM siang ini.Dalam kegiatan ini, Tim Peneliti Balitbang Hukum dan HAM mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, peran Inspektorat Jenderal sebagai auditor masih mengalami beberapa tantangan, seperti kurangnya SDM, kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi monitoring oleh Tim Penilai Internal (TPI). “Hal itu terlihat di beberapa Satuan Kerja yang telah berpredikat WBK dan WBBM namun masih belum dapat dilaksanakan monev, diharapkan dengan lewat kedua hasil penelitian ini membantu Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan perannya sebagai auditor dan mempermudah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja,” ujar Zaihan Anggayudha, Peneliti Balitbangkumham.
Kegiatan presentasi proposal ini, menghadirkan Ervian Prasetyo, Auditor Pertama Inspektorat VII, sebagai narasumber. Setelah kegiatan diskusi hari ini, tim peneliti akan menyempurnakan proposal penelitian sebelum dilaksanakan ke lapangan. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
