Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, mewakili Menteri Hukum Republik Indonesia turut serta dalam sesi “Mainstreaming Open Government” yang digelar dalam rangka pertemuan Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Meeting di The Grand Hyatt Hotel, Bonifacio Global City, Manila, Filipina.
Acara ini dihadiri lebih dari 800 peserta, termasuk perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi serta pakar kebijakan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.
Pertemuan ini menjadi platform penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lebih dari 40 negara guna membahas upaya mengintegrasikan prinsip keterbukaan pemerintah (open government) ke dalam kebijakan, prioritas, dan program pemerintahan di berbagai negara. Selain Indonesia, negara-negara seperti Filipina, Australia, Georgia, Mongolia, Korea Selatan, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat dan Blazil juga hadir untuk berbagi pengalaman dan praktek terbaik dalam menerapkan prinsip open government.
Dalam sesi yang dipandu oleh Peter Varga, Pimpinan Kemitraan Timur, Unit Dukungan OGP, Andry Indrady yang berperan sebagai salah satu pembicara utama, menyoroti peran Kementerian Hukum dalam memperkuat keterbukaan pemerintah di Indonesia.
Dalam paparannya, beliau menyampaikan beberapa poin utama, antara lain:
- Transparansi dan Akuntabilitas – Upaya meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat (Beneficial Ownership) untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, serta praktik korupsi.
- Akses terhadap Keadilan – Penyusunan regulasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) guna memperkuat keterbukaan informasi dalam kasus pelanggaran HAM.
- Bantuan Hukum untuk Masyarakat – Penguatan layanan bantuan hukum yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat desa dan kelompok rentan, guna meningkatkan akses terhadap keadilan.
- Reformasi Birokrasi Berbasis Bukti – Implementasi kebijakan berbasis data dan survei guna memastikan efektivitas serta evaluasi kebijakan hukum nasional.
Andry juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan open government, reformasi birokrasi, dan visi Indonesia tahun 2045 yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Meeting, Kepala BSK Hukum juga di dampingi oleh Analis Kebijakan Pertama BSK Hukum, Maria Lusyana.
Kehadiran Kementerian Hukum dalam forum internasional ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Diharapkan, pertemuan inidapat memperkaya perspektif dan memperkuat kerja sama antarnegara dalam mendukung prinsip keterbukaan yang dapat membawa perubahan positif, baik di tingkat nasional maupun regional.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Delegasi OMS OGP Indonesia bersama Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), dan Kepala BSK Hukum, BSK Hukum akan menyusun Policy Brief terkait urgensi pembentukan payung hukum Open Government Partnership Indonesia dalam rangka memperkuat perannya dalam keterbukaan pemerintah.
