Kondisi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat diakses dengan mudah dan apabila terjadi ketidakadilan akan terbentuk suatu asumsi yang diletakkan sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pasal 1 butir (6) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap perbuatan seseorang (individu), kelompok termasuk aparat negara, baik sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya, yang secara melawan hukum, mengurangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, yang dikhawatirkan tidak akan memperoleh/mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Pada tataran implementasi praktis, akses keadilan terhadap masyarakat tersebut ditemukan dalam proses penegakan hukum, akses bantuan hukum kepada mayarakat miskin yang diakomodir di dalam Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah yang memberikan pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non formal serta akses kepada institusi keadilan. Dalam rangkaian tersebut maka Tim Kajian Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan HAM di Sumatera Utara yang selanjutnya dimuat di dalam database Datamaskumham serta melakukan pengumpulan data dari instansi ataupun institusi terkait diantaranya DPRD Prov. Sumut, Organisasi Bantuan Hukum, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
