Jakarta, 1 Desember 2025 — Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menggelar Rapat Pembahasan Kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK): Legal Policy Hub Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi dan arah pelaksanaan FKK sebagai forum strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dalam perumusan dan pembahasan isu-isu kebijakan nasional.
Rapat dihadiri oleh Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P4H), Junarlis dan jajaran, serta tim dari Bagian Perencanaan dan Pelaporan BSK Hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Yuditia Nurimaniar, memaparkan Draft Road Map Kegiatan FKK: Legal Policy Hub Tahun 2026, yang mencakup arah pelaksanaan, tahapan kegiatan, serta fokus isu kebijakan yang akan menjadi prioritas pembahasan.
Melalui rapat ini, BSK Hukum menegaskan komitmennya untuk menghadirkan forum komunikasi kebijakan yang lebih terstruktur, inklusif, dan berdampak, guna mendukung penguatan kualitas kebijakan.
 (3)-120x86.png)
