Jakarta, 27 Mei 2025 – Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran, menerima kunjungan dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Heru Setiawan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi dan kolaborasi antara dua institusi yang strategis.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula sejumlah Pimpinan Tinggi dari Mahkamah Konstitusi, antara lain, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian beserta jajaran.
Pertemuan ini berlangsung hangat dan produktif membahas isu-isu strategis di bidang hukum. Selain itu, penyampaian kegiatan dan program yang dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum. Salah satu topik yang dibahas yaitu terkait penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun lalu pada Mahkamah Konstitusi yang dijadikan bahan evaluasi perbaikan ke depan. Hal ini sangat penting, karena IRH sebagai alat ukur objektif untuk menilai kemajuan implementasi kebijakan hukum di Indonesia.
Selain itu, dibahas pula pentingnya pengembangan literasi kebijakan hukum melalui pendekatan digital yang tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam menganalisis kebijakan dan mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih terukur dan berbasis data.
Tak hanya itu, pertemuan juga membuka peluang kolaborasi antar lembaga di berbagai bidang, termasuk kajian/analisis kebijakan, pengembangan SDM, dan program edukasi hukum kepada masyarakat luas. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya peningkatan sinergitas tusi di bidang hukum.
Kepala BSK Hukum menegaskan, komitmen BSK Hukum untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, memperkuat kerja sama kelembagaan, serta merancang kebijakan hukum yang berbasis data, kajian ilmiah, dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami meyakini bahwa penguatan kolaborasi antar lembaga negara merupakan kunci strategis dalam membangun sistem hukum yang relevan dengan perkembangan jaman, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dari kerja sama strategis yang berkelanjutan antara Kementerian Hukum, khususnya BSK Hukum dan Mahkamah Konstitusi, menuju tatanan hukum nasional yang lebih kokoh, dinamis, dan inklusif.
