Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, didampingi Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (17/3). Rapat ini turut dihadiri sejumlah Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Hukum. Pertemuan tersebut membahas evaluasi kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Hukum Tahun 2024 serta pendalaman atas program kerja dan anggaran Tahun 2025.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, pada tahun 2024 BSK Hukum telah menghasilkan 43 Judul/Kegiatan Analisis Kebijakan. Dari total 148 rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan, sebanyak 146 telah ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan, atau setara dengan 98,64%.
Terkait anggaran Tahun 2025, Nico Afinta menjelaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki alokasi anggaran sebesar Rp3,388 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai tiga program utama, yaitu Program Pembentukan Regulasi, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen. Ketiga program akan dilaksanakan oleh delapan unit eselon I Kementerian Hukum.
Komisi XIII DPR RI mengapresiasi capaian realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum Tahun 2024 yang berhasil melampaui target. Selain itu, DPR menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran Tahun 2025 agar setiap program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan kekayaan intelektual, Komisi XIII DPR RI juga menyepakati pembentukan Panitia Kerja Hak Cipta untuk mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta. Selain itu, DPR RI mendukung pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) oleh Kementerian Hukum sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
Rapat ini menjadi langkah strategis dalam memastikan program-program Kementerian Hukum berjalan optimal demi meningkatkan kualitas regulasi dan penegakan hukum di Indonesia. (Aries, Humas BSK)
