Jakarta (17/06) – Survei IPK dan IKM yang dilakukan Balitbangkumham akan ditetapkan sebagai salah satu indikator untuk mengusulkan satker WBK. Wacana ini diutarakan Kepala Balitbangkumham, Asep Kurnia, dalam Presentasi Akhir Survei IKM-IPK di Aula Balitbangkumham. “Kami sudah berdialog dengan Sekretaris Jenderal, rencananya untuk pengusulan satker WBK Kemenkumham 2020 dan 2021, kita akan memakai survei IPK-IKM dari Balitbangkumham,” tutur Asep.
Selain itu, Balitbangkumham akan membuat aplikasi pengisian survei IPK dan IKM sehingga memudahkan peneliti dalam mengolah data.
Di antara K/L lainnya, baru Kemenkumham yang memakai hasil survei IPK-IKM untuk menetapkan usulan Satker WBK. “Ada kemungkinan Kemenpan-RB akan mengadopsi metode Kemenkumham,” jelas Asep.
Kepala Pusjianbang Kebijakan, Aman Riyadi menekankan fungsi survei IPK dan IKM. “Survei ini bukanlah semata-mata survei, tapi bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi,” jelasnya. Meski survei IPK-IKM menghasilkan angka-angka tapi survei ini tidak bisa dilihat sekadar sebagai penilaian. “Lebih penting lagi, tujuan survei adalah untuk memetakan masalah yang ada,” jelas Aman.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan Ketua Tim Peneliti, Taufik H. Simatupang, dan dilanjutkan diskusi terbuka. Kepala Lapas Salemba menyarankan agar pertanyaan survei dapat lebih disederhanakan. Hal ini juga dilontarkan Perwakilan Kanim Jakarta Timur. “Ada beberapa pertanyaan yang dijawab asal karena pengisi tidak mengerti, jadi perlu dipertimbangkan untuk jadi lebih sederhana,” tuturnya. Perwakilan Kanim Jakarta Timur juga menanyakan soal mistery shoping yang membuat diskusi makin menarik.
Acara yang diselenggarakan oleh Pusjianbang Kebijakan ini dihadiri perwakilan dari Inspektorat Jenderal, Dirjen Pemasyarakatan, serta Kanwil dan UPT DKI Jakarta. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
