Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS yang akan segera berlaku, Balitbangkumham pagi ini menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan tersebut.
Hadir sebagai narasumber, Devi Anantha, Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDM Aparatur, Kemenpan RB. Dalam penjelasannya, beliau mensosialisasikan point- point penting Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021, ada 4 tahapan utama dalam sistem manajemen kinerja PNS yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, serta penilaian kinerja dan tindak lanjut.
Selain itu,beliau juga menjelaskan bahwa dengan adanya Permenpan RB baru ini, diharapkan akan adanya pengorganisasian antara capaian individu dan capaian organisasi, karena capaian kinerja individu sangat berperan penting bagi pencapaian kinerja organisasi. Untuk menjembatani hal tersebut, nantinya akan ada program dialog kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka penyelarasan kinerja. ” individu harus memahami kinerjanya! Ini sangat penting dan harus di budayakan.” jelas Anantha.
Narasumber kedua, Agus Yudi Wicaksono juga menjelaskan secara detail penerapan Permenpan RB baru ini, terutama terkait peran dan hasil individu, nantinya diharapkan masing-masing individu mempunyai output yang selaras untuk mendukung kinerja. Selain itu beliau menegaskan bahwa Permenpan ini juga bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang digaungkan pemerintah, ” Permenpan RB ini juga menjawab tantangan penyederhanaan birokrasi.” jelas Yudi.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai Balitbangkumham, baik secara daring bagi yang sedang work from home dan hadir langsung di aula Balitbangkumham bagi yang work from office. (humas)
