Jakarta (03/07) – Masyarakat kini dapat menikmati layanan publik Kemenkumham yang lebih bersih dan bebas dari korupsi. Ini karena Kemenkumham telah mengusulkan 520 satuan kerjanya sebagai Zona Integritas Reformasi Birokrasi. “Terbentuknya Zona Integritas di suatu satuan kerja bertujuan agar virus kebaikan menyebar ke satuan kerja lain sehingga menciptakan pelayanan publik yang baik,” terang Drs. H. Jufri Rahman , Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB.
Jufri Rahman menambahkan, Kemenkumham menjadi Kementerian yang paling banyak mengusulkan satuan kerjanya sebagai Zona Integritas. “Rekor ini mengalahkan mengalahkan jumlah satuan kerja usulan kepolisian,” imbuh Jufri dalam kegiatan Penguatan ASN Kemenkumham Era New Normal dan Pembangunan Zona Integritas pagi ini.
Jufri Rahman juga meminta ijin untuk meminjam-pakaikan aplikasi penilaian survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk membantu melakukan penilaian. Aplikasi yang dikelola Balitbangkumham ini telah dipakai oleh seluruh satker Kemenkumham dan segera dimanfaatkan oleh Kementerian PAN-RB.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk meningkatkan layanan publik Kemenkumham dengan cara mengisi survei IPK/IKM yang ada di tiap satuan kerja. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mewajibkan seluruh satker untuk memanfaatkan aplikasi survei ini sebagai alat monitoring dan evaluasi berkala. “Pakai survei IPK/IKM untuk evaluasi berkala, jadi ketika penilaian akhir, hasilnya benar-benar baik,” tegas Yasonna.
Yasona juga berpesan kepada seluruh Kepala Kanwil dan Kepala Divisi untuk aktif dan bersinergi meningkatkan pemahaman dan internalisasi pembangunan seluruh satuan kerjanya. ”Saya ingin agar setiap wilayah menargetkan minimal 70% dari satker yang diusulkan meraih WBK dan WBBM di tahun 2020,” harap Yasona. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
