Balitbangkumham akhirnya memulai pengerjaan pengembangan database masalah hukum dan HAM SIPKUMHAM.

Jakarta (22/05) – Balitbangkumham akhirnya memulai pengerjaan pengembangan database masalah hukum dan HAM (SIPKUMHAM). Pengembangan sistem yang didukung oleh USAID dan TAF ini diproyeksikan menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti di Kemenkumham. “SIPKUMHAM akan menjadi sumber data yang realtime. Data ini nanti dianalisis oleh peneliti tiap minggu menjadi masukan yang berharga untuk Menteri,” jelas Aman Riyadi, Kepala Pusjianbang kebijakan. Pengembangan SIPKUMHAM dimulai dengan mengadakan Kick Off Meeting antara peneliti, tim TI dan konsultan. Pertemuan ini bertujuan untuk merancang cakupan, timeline kerja, dan pola koordinasi. Hingga kini, belum ada database yang secara realtime menyajikan permasalahan hukum dan HAM di Indonesia. “Jika database ini jadi, ini akan jadi yang pertama di Indonesia,” jelas Syaldi, konsultan yang mendampingi pengembangan database. Berikutnya peneliti akan mengidentifikasi metodologi, dataset dan kata kunci yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*humas)