
Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan berdampak. Upaya tersebut diwujudkan melalui In-House Training Menulis Policy Brief ala Tempo bekerja sama dengan Tempo Institute yang berlangsung selama dua hari, 16–17 November 2026.
Kegiatan dibuka oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, yang menekankan pentingnya kemampuan mengomunikasikan hasil analisis kebijakan secara efektif. Menurutnya, BSK Hukum tidak hanya dituntut menghasilkan kajian berkualitas, tetapi juga mampu menyajikan hasil analisis agar mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan.
Andry menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat kemampuan peserta dalam menyusun kalimat efektif, memahami teknik penulisan policy brief berbasis bukti, membangun argumentasi dan rekomendasi secara runtut, serta memanfaatkan visualisasi data untuk menyajikan informasi secara menarik dan mudah dipahami.
Pada hari pertama, peserta memperoleh materi Kalimat Efektif untuk Dasar Menulis Policy Brief dari Uksu Suhardi, Senior Redaktur Bahasa TEMPO. Materi mencakup penggunaan bahasa aktif, tanda baca, pemilihan diksi, serta praktik penyuntingan naskah. Selanjutnya, Phillipus Parera, Mantan Direktur TEMPO Data Science, menyampaikan materi Prinsip dan Teknik Menulis Policy Brief yang Efektif ala TEMPO, meliputi anatomi policy brief, perumusan isu, riset data, penyusunan kerangka tulisan, hingga teknik merumuskan judul, lead, dan rekomendasi kebijakan.
Memasuki hari kedua, pelatihan membahas Visualisasi Data dalam Policy Brief yang disampaikan oleh Rio Ari Seno, Redaktur Desain TEMPO. Peserta mempelajari teknik mengolah dan menyederhanakan data menjadi visualisasi serta infografis yang informatif dan mudah dipahami.
Pelatihan dilanjutkan dengan materi Penggunaan AI dalam Menulis Policy Brief (Ethics & Judgement) oleh Ardian Daffa, AI & Digital Expert. Materi ini membahas pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai alat bantu analisis dan penulisan, termasuk validasi data, mitigasi bias dan halusinasi, serta penerapan pertimbangan etika.
Terkait hal tersebut, Kepala BSK Hukum mengingatkan bahwa Artificial Intelligence (AI) harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan, bukan menggantikan proses berpikir kritis, analisis, dan penilaian profesional. Validasi data, mitigasi bias dan halusinasi, serta pertimbangan etika tetap menjadi perhatian utama dalam menjaga integritas rekomendasi kebijakan.
Melalui pelatihan ini, BSK Hukum mendorong peningkatan kemampuan analis kebijakan dalam menyajikan hasil kajian melalui policy brief yang ringkas, tajam, berbasis bukti, dan komunikatif. Hasil analisis tidak hanya memiliki landasan substansi yang kuat, tetapi juga mampu disampaikan secara tepat agar lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan.















