BSK Hukum Sampaikan Hasil Analisis Kebijakan kepada Menteri Hukum
Jakarta, 21 September 2026 — Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, didampingi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto, dan Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum, Ika Ahyani Kurniawati, menghadiri Rapat Penyampaian Hasil Analisis Kebijakan kepada Menteri Hukum.
Rapat yang dilaksanakan di ruang kerja Menteri Hukum tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi, Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri, serta para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, memaparkan tiga hasil analisis kebijakan yang disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penguatan tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, meliputi:
1.Evaluasi Permenkum Nomor 19 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Hukum.
2.Penyusunan Pedoman Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum.
3.Evaluasi Kebijakan Implementasi Flexible Working Arrangements (FWA) di Lingkungan Kementerian Hukum.
Penyampaian hasil analisis ini menjadi bagian dari upaya BSK Hukum dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, objektif, dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Melalui analisis dan evaluasi yang komprehensif, BSK Hukum terus mendukung penguatan tata kelola kelembagaan serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
