BSK Hukum Dorong Tata Kelola Keuangan Berbasis Data yang Akuntabel
Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), turut berpartisipasi dalam Finalisasi Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Tata Kelola Keuangan Berbasis Data Akuntabel yang dilaksanakan pada 26–28 Agustus 2026 di Wisma Pengayoman.
Penyusunan rancangan Kepmen ini merupakan upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, terintegrasi, dan berbasis teknologi guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan Kementerian Hukum.
Finalisasi membahas penyempurnaan substansi yang mencakup prinsip tata kelola, data strategis keuangan, pembagian peran dan tanggung jawab, validasi dan rekonsiliasi data, integrasi dan pemanfaatan data, serta monitoring dan evaluasi.
Dalam pembahasan, rekomendasi hasil kajian BSK Hukum dinilai dapat dilaksanakan. Rekomendasi jangka pendek berupa pembentukan Kepmen saat ini memasuki tahap finalisasi, sementara pengembangan aplikasi/dashboard masih memerlukan tindak lanjut terkait integrasi data dengan Kementerian Keuangan. Penguatan regulasi menjadi Permenkum akan dipertimbangkan setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola keuangan yang terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan di seluruh unit kerja Kementerian Hukum.
