Depok, 2 Juni 2026 – Tim Kerja Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum melaksanakan audiensi dengan Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, guna membahas kesiapan pelaksanaan Kick Off Meeting FKK Tahun 2026 yang direncanakan berlangsung pada 17 Juni 2026 di Graha Pengayoman.
Dalam audiensi tersebut, Tim FKK memaparkan progres persiapan kegiatan yang akan menjadi momentum awal pelaksanaan rangkaian Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026 sekaligus memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti.
Ketua FKK, Sujatmiko, menyampaikan bahwa berbagai persiapan administratif dan koordinasi teknis telah dilakukan sebagai tindak lanjut rapat internal tim guna memastikan kegiatan berjalan dengan baik.
Menanggapi paparan tersebut, Kepala BSK Hukum memberikan sejumlah arahan strategis terkait pelaksanaan kegiatan. Beliau menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak dalam forum tersebut, termasuk beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai representasi daerah, serta mengundang Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Ikatan Analis Kebijakan Indonesia (INAKI) untuk hadir secara langsung guna memperkuat substansi dan jejaring kolaborasi dalam pelaksanaan FKK Tahun 2026.
Dalam pembahasan juga disepakati bahwa agenda Kick Off Meeting akan dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama yang terdiri atas 1 (satu) Nota Kesepahaman (MoU) dan 4 (empat) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bentuk penguatan sinergi kelembagaan dalam mendukung pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berdampak.
Selain membahas FKK, audiensi turut menyoroti perkembangan Legal Policy Hub (LPH). Kepala BSK Hukum menyampaikan bahwa ke depan LPH akan menjadi bagian dari ekosistem SuperApps Kementerian Hukum sebagai upaya integrasi layanan dan penguatan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kebijakan.
Sejalan dengan pengembangan tersebut, Kepala BSK Hukum juga menginstruksikan Tim Legal Policy Hub untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan tim Humas guna memperkuat publikasi, diseminasi informasi, serta pembaruan perkembangan LPH kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
 (3)-120x86.png)
