Jakarta, 20 Februari 2026 – Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum menggelar Rapat Pembahasan Kajian secara virtual sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan program dan percepatan penyusunan kajian tahun 2026. Rapat ini membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi prioritas dalam waktu dekat.
Salah satu fokus utama adalah persiapan teknis diseminasi pedoman Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) bagi Kantor Wilayah yang dijadwalkan pada 23–25 Februari 2026. Untuk memastikan efektivitas komunikasi, disepakati pembagian ruangan selama kegiatan berlangsung agar proses koordinasi dan diskusi berjalan lebih optimal.
Meskipun pedoman yang akan digunakan masih dalam tahap draf, dokumen tersebut tetap akan dibagikan kepada Kantor Wilayah. Langkah ini bertujuan agar seluruh jajaran dapat mulai mempelajari lampiran tugas serta memahami mekanisme pelaksanaan survei sejak dini, sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan lebih terarah dan terukur.
Rapat juga menyoroti target penyelesaian kajian pada 1 April 2026. Terdapat tantangan berupa keterbatasan waktu pendalaman literatur akibat hari libur yang berdekatan dengan masa penyusunan. Oleh karena itu, seluruh tim ditekankan untuk menjaga ketajaman analisis dan kualitas substansi sebelum hasil kajian dipaparkan kepada Menteri.
Selain itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum, Hadiyanto, menyampaikan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal menjadi perhatian penting. Penguatan tata kelola ini diharapkan mampu mempertegas posisi BSK Hukum sebagai rujukan praktik manajemen kebijakan yang baik, sehingga instansi lain dapat mengikuti standar yang telah ditetapkan.
Sebagai langkah konkret percepatan kerja, setiap tim kajian diinstruksikan untuk segera menyusun struktur tim yang jelas, termasuk penetapan Ketua dan Anggota, serta merumuskan rencana kerja dan kalender kerja (timeline) untuk satu semester ke depan. Dengan perencanaan yang sistematis dan terukur, Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum optimistis target kajian tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu dengan kualitas yang optimal.
