Tim Analisis Kebijakan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum yang terdiri dari Tim Kajian Urgensi Pembentukan Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) serta Tim Kajian Analisis Urgensi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tata Kelola Daktiloskopi, melaksanakan audiensi penyampaian hasil analisis kebijakan kepada Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, pada Kamis (2/10).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSK Hukum memberikan apresiasi atas kerja tim yang telah menyusun kajian secara komprehensif. Ia menyampaikan bahwa pada kajian daktiloskopi, rekomendasi harus lebih diarahkan untuk memberikan panduan strategis kepada Stakeholder, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Menurutnya, terdapat dua penajaman besar yang bisa dijadikan acuan, yaitu apakah akan dilakukan re-scaling atau upscaling terhadap fungsi daktiloskopi.
“Rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang sudah ada. Tinggal dipertajam lagi arahnya. Kita juga perlu membuat kluster untuk jangka pendek dan menengah dalam konteks re-scaling daktiloskopi, agar sesuai dengan tugas dan fungsi serta memperkuat kondisi yang ada,” jelas Andry.
Sementara itu, terkait kajian OPHI, Kepala BSK Hukum menekankan agar rekomendasi yang diberikan dapat lebih konkret. Pada jangka pendek, fokus diarahkan pada percepatan legislasi, yakni penyusunan naskah urgensi pembentukan direktorat OPHI serta draf peraturan presiden tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) OPHI.
Untuk jangka menengah, Andry menekankan pentingnya membangun arsitektur data dan kinerja OPHI, disertai penguatan SDM berbasis kamus kompetensi yang dilengkapi rincian anggaran, sarana, dan prasarana. Sedangkan dalam jangka panjang, OPHI diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia dalam rezim Hukum Perdata Internasional, antara lain melalui Mutual Legal Assistance (MLA) Perdata, peningkatan dasar hukum Panitia Tetap Hukum Humaniter menjadi setingkat perpres, serta pengukuhan OPHI sebagai pusat keahlian di bidang hukum internasional.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya strategis BSK Hukum untuk memastikan hasil kajian kebijakan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia, dan peran Indonesia dalam ranah hukum nasional maupun internasional.
