Jakarta— Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Menteri Hukum Tahun 2025, Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi pada Selasa, (24/6). Kegiatan tersebut dihadiri secara virtual oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Dwi Harnanto, bersama Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan, serta jajaran Unit Kerja Eselon I (UKE I).
Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, menyampaikan capaian terkini Program Penyusunan Peraturan Menteri Hukum Tahun 2025. Ronald mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 45 Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Menteri Hukum, di mana 11 Progsun (24%) telah selesai. Sementara itu, dari 25 Izin Prakarsa (IP) yang diajukan, 11 IP (44%) telah diselesaikan.
Ronald juga menekankan pentingnya komitmen dan percepatan penyelesaian Progsun serta IP yang telah diusulkan. UKE I diharapkan dapat menyampaikan komitmen, tindak lanjut, dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian Progsun 2025 dan IP.
Lebih lanjut, UKE I diminta untuk menginventarisir berbagai kendala yang menghambat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (Rapermenkum) dan melaporkannya kepada Pimpinan beserta rencana tindak lanjutnya. Selain itu, Ronald mendorong agar setiap pemrakarsa konsisten terhadap timeline kalender kerja yang telah disusun, serta segera melakukan percepatan penyelesaian Rapermenkum, baik yang tercantum dalam Progsun Permenkum maupun yang menjadi prioritas.
Optimalisasi peran bagian Program dan Pelaporan sebagai koordinator penyusunan Permenkum di masing-masing unit juga menjadi perhatian penting dalam rapat tersebut. Di samping itu, setiap unit diharapkan dapat berkoordinasi dengan BSK Hukum terkait usulan Rapermenkum Tahun 2026, agar mendapat rekomendasi atau naskah kebijakan sebelum diusulkan dalam Progsun atau Izin Prakarsa.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan proses penyusunan regulasi di lingkungan Kementerian Hukum berjalan sesuai rencana dan mendukung kebijakan strategis nasional.
