Jakarta (17/03) Persidangan online yang telah diimplementasikan saat ini tidak bisa dianggap sebagai kebijakan temporal. Akademisi Universitas Pasundan Dedy Mulyana, menyampaikan persidangan online adalah respon kita terhadap kemajuan dan kebutuhan zaman, bukan respon ad hoc terhadap pandemi. Untuk itu, harus dilakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaannya nanti menjadi lebih efektif tanpa mengorbankan esensi hukum dalam mencari keadilan.
Dalam penelitian yang dilakukan Eko Noer Kristyanto dan tim Balitbangkumham ditemukan bahwa masih terdapat kendala terutama di bidang sarana prasarana TI serta kapasitas SDM di instansi penegak hukum. Kekurangan ini berdampak pada tujuan utama sidang yaitu untuk mencari kebenaran. “Dalam tahap pembuktian, hakim sering kesulitan menangkap kebenaran karena tidak dapat melihat gesture atau mimik terdakwa atau saksi,” jelas Eko.
Eko menyatakan bahwa dalam hukum, keselamatan masyarakat adalah yang utama. Sehingga sudah tepat jika selama dua tahun ke belakang hakim kita mengutamakan sidang online. Namun, setelah mayoritas masyarakat sudah vaksin dan booster, pandemi menjadi lebih terkendali, peradilan online pun dapat menyesuaikan. “Jika esensi fair trial susah dilakukan secara online di tahap pembuktian, maka pakai cara konvensional saja, sidang online hanya untuk pembacaan dokumen,” imbuhnya.
Menurut Eko, ke depannya harus ada peraturan teknis yang mengatur syarat dan prakondisi persidangan online. “Harus ada dasar yuridis kapan sebuah tahapan sidang dapat dilakukan secara online, kapan harus langsung, karena kalau tidak ada payung hukumnya, berisiko mengorbankan hak-hak terdakwa,” jelas Eko.
Diskusi OPini mengenai pelaksanaan sidang online ini diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Balitbangkumham hari ini. OPini yang dihadiri lebih dari 600 peserta ini juga dihadiri konsultan legal, Aldis Sandhika, sebagai narasumber. Hadir pula Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan , Y. Ambeg Paramarta. (*Humas)
