Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM menghadiri peluncuran Aplikasi Legalisasi Elektronik dan Autodebet PNBP untuk Notaris

(02/05) Jakarta. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara resmi meluncurkan Aplikasi Legisasi Elektronik (ALEGTRON) dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Auto Debet untuk Notaris Ditjen AHU. Acara ini diselenggarakan di JW Marriot Mega Kuningan, Jakarta, pada Rabu, 2 Mei 2018. Kedua aplikasi tersebut diluncurkan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, …Yasonna H. Laoly. Dalam acara ini turut hadir Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pelaksana Tugas Harian Direktur Jenderal AHU, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Penasehat Menteri, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Hadir pula Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, F. Haru Tamtomo.

Dengan aplikasi ALEGTRON, proses legalisasi dokumen yang semula memerlukan waktu 3-4 hari, kini dapat diselesaikan dalam 3 jam. Semua bisa dilakukan secara online melalui laman ahu.go.id dengan memilih menu Legalisasi. Plt Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muhzar, menyatakan bahwa inovasi ini terus ditempuh oleh Ditjen AHU guna mewujudkan pelayanan publik yang berbasis elektronik. Juga melalui metode autodebet notaris, notaris tidak perlu lagi ke teller atau ATM untuk melakukan pembayaran. Segala transaksi dapat dilaksanakan secara online dan bukti pembayaran akan dikirimkan via e-mail. Sejauh ini, telah ada 60 produk pelayanan publik Ditjen AHU dan peningkatan kualitas pelayanan publik terus diupayakan guna mewujudkan Reformasi Birokrasi. “Ditjen AHU berusaha meningkatkan peringkat Ease of Doing Business menuju peringkat 40 besar World Bank,” tutur Cahyo.

Di kesempatan ini, Yasonna dalam sambutannya menekankan pentingnya penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Menurutnya, peningkatan pelayanan publik penting untuk mendukung perekonomian, dimana kemudahan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia merupakan agenda prioritas pemerintahan Jokowi dan JK. “Di era ini, teknologi informasi berkembang pesat dan menjadi elemen fundamental dalam pelayanan publik. Apalagi menuju era revolusi industri 4.0, inovasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan.” Lebih lanjut menurut Yasonna, dunia saat ini terus berpacu dengan waktu. Digitalisasi dalam pelayanan publik adalah solusi terbaik guna mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel. (ts/shaf)