BSK Kemenkum
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
        • Pedoman & SOP Pengelolaan BMN Keadaan Darurat
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
        • Pedoman Analisis Kebijakan
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb
Tuesday, 13 October 2026
BSK Kemenkum
No Result
View All Result
Home Berita

Pilkada Serentak 2020 Masih diliputi Isu Politik Identitas dan SARA

by Badan Strategi Kebijakan
August 25, 2024
in Berita
Reading Time: 2 mins read
0
A A

Jakarta (30/11) – Pilkada Serentak 2020 masih diliputi isu politik identitas dan SARA. Anggota Bawaslu, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan isu politik identitas ada di peringkat keempat dalam deretan isu penting selain politik uang, pandemi dan ujaran kebencian.

Bawaslu mengidentifikasi paling tidak terdapat tujuh wilayah dengan tingkat kerawanan isu SARA yang tinggi seperti Kota Depok, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Solok. Sementara itu terdapat 18 dengan tingkat kerawanan sedang dan 236 dengan tingkat kerawanan rendah.

Menurut Dr. Sri Eko Budi Wardani, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI, politik identitas sengaja dimunculkan oleh elit politik untuk mendulang suara. Fenomena ini terjadi salah satunya karena de-ideologisasi di era orde baru. “Ketika masyarakat tidak lagi punya ideologi, salah satu yang bisa menarik simpati masyarakat untuk terikat ya identitas,” jelasnya. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, menyampaikan pemerintah menaruh perhatian penuh pada maraknya politik identitas, isu SARA dan ujaran kebencian di tengah pilkada. Oleh karena itu, Kemenkominfo dan Bawaslu senantiasa bekerjasama untuk meresponmasalah ini. Keduanya telah melakukan pemetaan terhadap situs-situs internet yang didapati menyebarkan fitnah, ujaran kebencian dan SARA.

Widodo berharap kolaborasi ini juga didukung dengan masyarakat yang cerdas dalam berliterasi. “Kami menyediakan layanan aduan konten dan cek fakta yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga tidak terjerumus di berita palsu dan ujaran kebencian,” terangnya. Tony Yuri Rahmanto, peneliti Balitbangkumham sepakat bahwa pemilih harus bijak dalam menyambut Pilkada. “Memilih bukan sekedar memperjuangkan hak, tapi juga memberikan kepercayaan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, mengapresiasi pemaparan dari para narasumber. Utami berharap forum diskusi OPini dapat mencerahkan para pemilih di tengah disrupsi informasi.

Kegiatan OPini yang dimoderatori oleh Donny de Keizer ini diikuti lebih dari 350 peserta secara daring. Diskusi kali ini merupakan OPini kesembilan yang diselenggarakan secara daring dan menjadi OPini penutup di tahun 2020. (*Humas)

Previous Post

Pesan Jokowi untuk Anggota Pramuka

Next Post

Pimpinan Harus Jadi Role Model Perubahan

Related Posts

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Berita

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI
Berita

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan
Berita

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026
Uji Fungsi Superapps, Enam Layanan Digital BSK Hukum Berhasil Terintegrasi
Berita

Uji Fungsi Superapps, Enam Layanan Digital BSK Hukum Berhasil Terintegrasi

October 7, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI
Berita

Tiga Regulasi Jadi Satu, BSK Hukum Dorong Tata Kelola Kebijakan Makin Efektif

October 6, 2026
BSK Hukum Bahas Tata Kelola Sistem Kebijakan melalui Legal Policy Hub
Berita

BSK Hukum Bahas Tata Kelola Sistem Kebijakan melalui Legal Policy Hub

October 6, 2026
Next Post
Pimpinan Harus Jadi Role Model Perubahan

Pimpinan Harus Jadi Role Model Perubahan

Ikuti Kami

  • Trending
  • Latest

Maraknya Budaya Seks Bebas di Era Globalisasi: Suatu Refleksi Moral

August 24, 2024
User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

September 9, 2024

Dampak Pornografi dan Seks Bebas Terhadap Prestasi Akademik

August 22, 2024
PROBLEMATIKA POSISI INDONESIA PADA SENGKETA INVETASI DI FORUM  ARBITRASE INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE ICSID

PROBLEMATIKA POSISI INDONESIA PADA SENGKETA INVETASI DI FORUM ARBITRASE INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE ICSID

August 25, 2024
Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026

Recent News

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026
BSK Kemenkum

Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum

Ikuti Kami

Tentang Kami

Jalan Raya Gandul No.04, Cinere, Depok 16512
[ Pengaduan ] 0811 944 5504
bsk.kemenkum.go.id
bsk@kemenkum.go.id / humas.bskhukum@kemenkum.go.id
FAQ

Ok

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb

Copyright © 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum