Jakarta (11/3) – Pandemi yang menimpa bangsa Indonesia, mengharuskan kita menyesuaikan diri dalam segala bidang, termasuk dalam hal penegakan hukum melalui sidang. “Pemenuhan Hak bagi para masyarakat yang berhadapan dengan hukum tetap harus dilaksanakan, bahkan jika langit runtuh,” jelas Eko Noer Kristiyanto, Analis Kebijakan Madya Balitbang Hukum dan HAM dalam kegiatan OPini Kanwil Kemenkumham Papua Barat hari ini. Peraturan Mahkamah Agung tentang persidangan online sebenarnya sudah ada sejak sebelum pandemi. Namun, pandemi menjadi momentum dari impelementasi peratutan ini.
Eko menyampaikan masih ada beberapa tantangan dalam penerapan sidang online, seperti fasilitas yang kurang memadai dan jaringan internet yang kurang mendukung. Persoalan teknis ini menurut Eko berpotensi mengurangi hak terdakwa. Itu mengapa tidak setiap tahap persidangan dapat dilakukan secara daring. Metode daring bisa dipakai saat pembacaan dokumen hukum, tapi untuk pembuktian idealnya tetap pakai persidangan konvensional. “Dalam pembuktian hakim harus melihat bukti secara jelas, kadang harus melihat juga gesture saksi dan terdakwa agar bisa membuat putusan yang adil, jangan sampai terdakwa mendapat hukuman yang tidak pantas diterima” jelasnya.
Praktisi Hukum Papua Barat, Ruben Sabami, mengamini pendapat Eko. Menurutnya, para stakeholder harus mempertimbangkan pemilahan perkara sidang yang dapat diterapkan sidang online dan mana perkara yang tetap harus ditetapkan sidang tatap muka terbatas. Staf Ahli Biro Bukum Papua Barat, Henrik Renjaan, mengatakan persidangan online bisa mempersingkat waktu dan menghemat anggaran. “Namun, jangan sampai demi menghemat anggaran kita jadi mengorbankan substansi hukum yaitu fair trial,” jelas Henrik.
Kegiatan OPini Kanwil Kemenkumham Papua Barat ini dibuka langsung oleh Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, dan dihadiri secara daring oleh masyarakat seluruh Indonesia. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
