Jakarta (02/08), Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM (Puslitbang HAM) Balitbang Hukum dan HAM mempresentasikan laporan penelitian Perlindungan Hak Sipil bagi Penghayat Kepercayaan. Penelitian ini digagas dalam rangka merespon banyaknya pelanggaran HAM terhadap penghayat kepercayaan, secara khusus terhadap penghayat Sunda Wiwitan yang menjadi objek studi kasus penelitian.
Meski konstitusi Indonesia menentang segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, namun pelanggaran HAM secara struktural masih juga menimpa kelompok penghayat kepercayaan. Salah satu peraturan yang melindungi penghayat kepercayaan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Meski putusan ini mengamanatkan pencantuman status kepercayaan pada kartu tanda penduduk (KTP), namun pelaksanaannya masih belum optimal. Peneliti Puslitbang HAM, Donny Michael, mencontohkan Kemendagri yang belum mencantumkan penghayat kepercayaan dalam kolom KTP. “Masalah KTP ini seringkali berujung pada kesulitan memperoleh akses kesehatan dan pendidikan,” imbuh Donny.
Turut hadir sebagai narasumber adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Mochamad Isnaeni. Ia mengapresiasi riset yang dilakukan oleh tim Puslitbang HAM. Begitu pun Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, Jayadi Damanik, yang turut memberi masukan soal hambatan pemenuhan hak masyarakat penghayat kepercayaan. Menurutnya, ada tiga jenis hambatan yang perlu dibahas lebih lanjut yaitu hambatan filosofis, hambatan yuridis dan hambatan sosiologis. Hambatan filosofis berkaitan dengan pemaknaan istilah kepercayaan. Hambatan yuridis berkaitan dengan sistem hukum yang menghalangi perolehan hak sipil warga penghayat kepercayaan. Sementara hambatan sosiologis merujuk pada penolakan kelompok masyarakat lain terhadap penghayat kepercayaan.
Diskusi yang berjalan kurang lebih tiga jam ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama. (*Nes)
Editor : Ernie Nurheyanti
