Jakarta (19/03) Penilaian Indikator Desa Sadar Hukum belum memenuhi syarat. “Perlu ada petunjuk teknis untuk memastikan penilaian objektif,” tutur Yul Ernis, peneliti Balitbang Hukum dan HAM. Pernyataan ini diungkapkan dalam forum diskusi publik Pembinaan dan Penentuan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Pada 2017, Kepala BPHN mengeluarkan Surat Edaran No. PHN-5 HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Di dalamnya memuat 4 aspek penilaian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Yul Ernis menjabarkan empat aspek tersebut meliputi Akses Informasi Hukum, Implementasi Hukum, Akses Keadilan, serta Akses Demokrasi dan Regulasi. “Keempatnya kemudian diturunkan dalam beberapa indikator, ” terang Yul.
Salah satu problem yang ditemui adalah belum adanya petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) mengenai cara penilaian tiap indikator (scoring). Biro Hukum DKI Jakarta, Yulia Paramita, mengungkapkan permasalahan ini. “Perlu ada semacam SOP atau juklak atau juknis, supaya pengisian nilai tidak subjektif,” ungkap Yulia.
Penelitian yang berlangsung selama tiga bulan ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan Kepala BPHN dengan Kepala Balitbangkumham akhir tahun lalu. Hal ini disampaikan Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Asep Kurnia. Diskusi publik yang digelar di aula Balitbang Hukum dan HAM berlangsung dinamis.
Beberapa masukan juga didapat dari narasumber dan reviewer yang hadir yaitu Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, M.Yunus Affan dan Rianto Adi, Dosen UNIKA Atmajaya Jakarta. Menurut Yunus, penelitian ini akan menjadi salah satu dasar utama untuk pembenahan penentuan desa/kelurahan sadar hukum ke depan.
Turut hadir memberikan masukan perwakilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, BNN Provinsi DKI Jakarta dan Lurah Menteng Atas. (*Humas)
