Jakarta (07/04) – Negara lahir dari kehendak bersama masyarakat yang ingin haknya dilindungi, diayomi agar dalam kebebasannya masyarakat dapat diarahkan kepada hal-hal yang lebih positif. Hetharia, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, mengatakan bahwa saat ini negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, memajukan dan melindungi HAM masyarakatnya. “Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjalin Kerjasama di luar pemerintahan, seperti LSM, akademisi/perguruan tinggi, atau tokoh masyarakat,” saran Hetharia.
Dalam paparannya, Hetharia juga menegaskan tentang pentingnya hukum tidak bertentangan dengan konstitusional. “Harus ada keselarasan antara hukum adat, hukum negara dan hukum agama, karena hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum tak tertulis yang berlaku di masyarakat, apalagi melanggar hak-hak dasar masyarakat,” tambah Hetharia.
Sejalan dengan yang dikatakan Hetharia, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, mengatakan saat ini Kanwil Kemenkumham terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan Hukum dan HAM. “Kita memang tidak melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi, tapi kami terus berinovasi dalam hal pendekatan pelayanan dengan menggandeng 50 denominasi Gereja di Papua dan Papua Barat dan dengan melatih 200 pendeta dan kepala suku untuk menjadi paralegal yang akan membantu kanwil untuk penyelesaian permasalahan HAM di setiap daerah,” jelas Anthonius.
OPini yang diadakan di Kanwil Kemenkumham Papua hari ini merupakan rangkaian kegiatan diskusi daring OPini yang diadakan di 33 Kanwil di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, dan mengundang Peneliti Madya Balitbangkumham, Donny Michael, sebagai narasumber. (*humas)
 (3)-120x86.png)
