BSK Kemenkum
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
        • Pedoman & SOP Pengelolaan BMN Keadaan Darurat
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
        • Pedoman Analisis Kebijakan
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb
Wednesday, 14 October 2026
BSK Kemenkum
No Result
View All Result
Home Berita

Pencanangan Zona Integritas dan Forum Diskusi Ilmiah. Peran Pemangku Kebijakan pada Peningkatan Aparatur Sipil Negara yang Berkarakter di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

by Badan Strategi Kebijakan
August 24, 2024
in Berita
Reading Time: 1 min read
0
A A

Jakarta, (16/4) Menteri Hukum dan HAM R.I. Yasonna H. Laoly membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam rangka “Pencanangan Zona Integritas dan Forum Diskusi Ilmiah – Peran Pemangku Kebijakan pada Peningkatan Aparatur Sipil Negara yang Berkarakter di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM” kepada para Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan CPNS.

Penguatan integritas dan menjaga moralitas dari perbuatan yang dapat merusak masa depan. Pengarahan ini juga melibatkan Kemenpan RB (Asman Abnur), Ombudsman (Lely Pelitasari Soebekty), KPK diwakili oleh Deputi Bidang Informasi Data (Hari Budianto).

Yasonna mengingatkan para Taruna Poltekip, Poltekim dan CPNS untuk menjauhi narkoba. “Taruna Poltekip, Poltekim dan CPNS, jauhilah narkoba. Kalau ada diantara kalian yang positif, tamatlah kalian, kalian dipecet dengan tidak hormat” ujarnya. Yasonna juga meminta agar mereka berperan aktif mencegah peredaran narkoba, khususnya yang bertugas di lapas agar jangan takut untuk melaporkannya jika ada petugas yang terlibat dengan pengedaran narkoba.

“Sekali lagi saya tegaskan, kalian bukan hanya untuk menjauhi narkoba saja, tapi juga untuk mencegah, menghancurkan, memusnahkan dan mengajak orang-orang untuk menjauhi narkoba” tegasnya.

Dan untuk semua (Poltekip, Poltekim dan CPNS) Yasonna percaya mereka bisa memperbaiki kualitas Kemenkumham karena pihaknya menyelenggarakan seleksi CPNS yang bersih, tanpa pungutan dan berintegritas. Yasonna bahkan mengklaim Kemenkumham memiliki sistem penerimaan yang terbaik dan menjadi standar bagi kementerian lain.

Acara yang diselenggarakan di Balai Sarbini juga dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Penasihat Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama unit Setjen dan BPSDM, Para Sekretaris Unit Utama dan Widyaiswara Utama. (ts)

Tags: Kementerian
Previous Post

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Harus Melibatkan Seluruh Instansi

Next Post

PENDEKATAN AGAMA UNTUK CEGAH HOAX DI KEMENKUMHAM

Related Posts

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Berita

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI
Berita

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan
Berita

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026
Uji Fungsi Superapps, Enam Layanan Digital BSK Hukum Berhasil Terintegrasi
Berita

Uji Fungsi Superapps, Enam Layanan Digital BSK Hukum Berhasil Terintegrasi

October 7, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI
Berita

Tiga Regulasi Jadi Satu, BSK Hukum Dorong Tata Kelola Kebijakan Makin Efektif

October 6, 2026
BSK Hukum Bahas Tata Kelola Sistem Kebijakan melalui Legal Policy Hub
Berita

BSK Hukum Bahas Tata Kelola Sistem Kebijakan melalui Legal Policy Hub

October 6, 2026
Next Post
PENDEKATAN AGAMA UNTUK CEGAH HOAX DI KEMENKUMHAM

PENDEKATAN AGAMA UNTUK CEGAH HOAX DI KEMENKUMHAM

Ikuti Kami

  • Trending
  • Latest

Maraknya Budaya Seks Bebas di Era Globalisasi: Suatu Refleksi Moral

August 24, 2024
User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

September 9, 2024

Dampak Pornografi dan Seks Bebas Terhadap Prestasi Akademik

August 22, 2024
PROBLEMATIKA POSISI INDONESIA PADA SENGKETA INVETASI DI FORUM  ARBITRASE INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE ICSID

PROBLEMATIKA POSISI INDONESIA PADA SENGKETA INVETASI DI FORUM ARBITRASE INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE ICSID

August 25, 2024
Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026

Recent News

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026
BSK Kemenkum

Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum

Ikuti Kami

Tentang Kami

Jalan Raya Gandul No.04, Cinere, Depok 16512
[ Pengaduan ] 0811 944 5504
bsk.kemenkum.go.id
bsk@kemenkum.go.id / humas.bskhukum@kemenkum.go.id
FAQ

Ok

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb

Copyright © 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum