Jakarta (18/02) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, Hafrida, menyampaikan bahwa permasalahan utama Pemasyarakatan adalah overcapacity Lapas di berbagai daerah. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan guna mendukung upaya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. “Sebenarnya lapas itu muara dari rangkaian sub sistem peradilan Pidana, jika sub sistem yang lain seperti tingkat pelanggaran pidana meningkat, otomatis lapas akan jadi overcapacity,” ujarnya.
Hafrida juga menyampaikan bahwa sudah ada upaya penegak hukum untuk mengatasi overcapacity di lapas. Salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Restorative Justice yang mengatur tentang perkara-perkara ringan yang bisa diselesaikan tanpa peradilan. “Jika peraturan ini bisa diterapkan dengan baik, kita bisa berharap kalau kasus overcapacity ini bisa tertanggulangi, walau sedikit,” tambahnya.
Dalam paparannya, Hafrida juga menjelaskan pentingnya sinkronisasi secara struktural di seluruh lembaga pemasyarakatan. Menurut Hafrida, jika antara lembaga pemasyarakatan bersinergi dapat meringankan tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membina para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan kebutuhannya.
OPini yang diselenggarakan di Kanwil Jambi ini merupakan rangkaian kegiatan OPini Kanwil yang akan diselenggarakan di 33 Kanwil di seluruh Indonesia. Selain Hafrida, OPini kali ini juga mengundang dua narasumber lain yaitu Elly Yuzar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, Tri Sapto Wahyu Agung, Peneliti Balitbangkumham. (*humas)
 (3)-120x86.png)
