Jakarta (15/03) – Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Syamsuddin, mengatakan bahwa permasalahan over capacity adalah permasalahan nyata yang terjadi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). “Hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan dan masih banyaknya perkara ringan yang seharusnya tidak perlu ada hukuman kurungan tapi tetap dipenjara, bahkan paling banyak dari penghuni lapas adalah pengguna narkoba,” jelas Syamsuddin.
Dalam paparannya, Syamsuddin mengatakan bahwa revitalisasi penting untuk mengubah over capacity menjadi peluang dan kekuatan, namun penerapannya jangan hanya di bagian akhir saja tapi benar-benar dilakukan dari awal sampai akhir. “Revitalisasi harus dimulai dari hulu ke hilir, artinya harus dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Bisa juga melibatkan para akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, supaya ada rasa tanggung jawab dari para tokoh tersebut dalam pembinaan para Warga Binaan Pemasyarakatan dan membantu tugas Pembimbing Kemasyarakatan,” tambah Syamsuddin.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur, Sofyan, menyatakan akan mengajukan kepada BPSDM untuk menunjuk Pembantu PK. Pembantu PK bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang nantinya akan membantu para PK melakukan litmas awal. “Ini merupakan salah satu cara untuk membantu optimalisasi peran PK dengan menambahkan jumlah SDM, itu yang muncul di pemikiran saya,” jelas Sofyan.
OPini Kanwil Kemenkumham Kaltim yang dilaksanakan secara daring melalui zoom ini merupakan rangkaian kegiatan OPini yang akan dilaksanakan di seluruh 33 kanwil di Indonesia. OPini ini dibuka oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, dan menghadirkan narasumber peneliti Muda Balitbangkumham, Imam Lukito, dan Kepala Balai Pemasyarakatan Samarinda, Herry Muhammad Ramdan. (*humas)
