Jakarta (19/03) – Peneliti Balitbangkumham, Ahmad Jazuli, menyatakan faktor penting dalam prinsip pemerintahan yang baik (good governance) adalah SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. ”Sayangnya di mata publik, profesionalisme aparatur masih dipertanyakan. Padahal hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi organisasi birokrasi yang profesional. Di Kemenkumham sendiri ASN berperan sebagai tunas integritas, role model, agen perubahan dalam Pembangunan ZI menuju WBK Dan WBBM,” jelas Ahmad.
Ahmad menambahkan, Reformasi Birokrasi di Indonesia telah berjalan lebih dari lima belas tahun, berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk mencari model yang lebih efektif dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dalam memenuhi tuntutan masyarakat. “Melihat hal ini Balitbangkumham melakukan penelitian dengan judul Komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembangunan Zona Integritas Guna Mewujudkan WBK/WBBM yang berkelanjutan agar Kemenkumham dapat mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembangunan zona integritas guna mewujudkan WBK/WBBM yang berkelanjutan,” jelas Ahmad.
Kegiatan Presentasi Awal Penelitian ini menghadirkan Narasumber Agus Uji Hantara yang merupakan Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan serta Riewer Arisman dari BPSDM Kemenkumham.(*Humas)
