Jakarta (27/08) – Pengembangan Karir Pegawai merupakan salah satu kebijakan yang berlaku untuk semua Aparatur Sipil Negara (ASN), dan dalam menentukannya diperlukan penilaian kompetensi setiap pegawai untuk menentukan apakah pegawai yang bersangkutan layak diangkat ke posisi yang lebih tinggi atau tidak. Namun, sampai saat ini, pengangkatan pegawai, terutama di posisi Pimpinan Madya, masih terdapat sistem bidding dari luar Kementerian.
Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa menurut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kemenkumham saat ini sudah memiliki sistem merit yang baik, yang artinya, setiap pegawai berhak diangkat hingga eselon I. “Saat ini Kemenkumham sudah menggunakan merit sistem, sehingga seharusnya setiap pegawai di kemenkumham berhak diangkat hingga tingkatan Pimpinan Madya, kemenkumham seharusnya tidak perlu mengadakan bidding system lagi, maka saya harap dari hasil penelitian ini nanti bisa disempurnakan sebelum dijadikan sebagai policy brief untuk diserahkan kepada stakeholder,” pesan Utami.
Peneliti Ahli Madya Balitbangkumham, Taufik H. Simatupang, mengatakan bahwa pemanfaatan hasil penelitian merupakan satu aspek yang penting disamping aspek kualifikasi, penliaian kinerja dan kebutuhan organisasi dalam mendukung manajemen karier ASN, namun sayangnya masih belum terintegrasi dalam sebuah aplikasi. “Rekomendasi yang kami bisa berikan adalah perlu adanya kerjasama dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal untuk membangun sistem penilaian yang bisa diakses oleh semua ASN di lingkungan kemenkumham, sehingga melalui sistem tersebut, gap antara kompetensi dan jabatan yang didudukinya sehingga setiap pegawai bisa menentukan pengembangan karir yang tepat,” jelas Taufik.
Dalam kegiatan ini, mengundang Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi pada Pusat Penilai Kompetensi Aparatur Spirit Negara, Tresni Wasilati, sebagai narasumber. Setelah diskusi publik, tim peneliti akan melakukan penyempurnaan terhadap hasil penelitian yang dilakukan, sebelum dibuat menjadi policy brief untuk diserahkan kepada stakeholder terkait. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
