Jakarta (10/02) – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah memberi dampak terhadap berbagai sektor kehidupan tak terkecuali proses peradilan di Indonesia khususnya proses persidangan.” Prinsip-prinsip protokol kesehatan tidak menghendaki adanya interaksi dalam ruangan, jarak rapat hingga durasi panjang dalam suatu ruangan, dan prinsip-prinsip tersebut tentu tidak selaras dengan apa yang terjadi dalam praktik persidangan konvensional sebelum masa pandemi,” jelas Kepala Balitbang Hukum dan HAM , Sri Puguh Budi Utami saat memberi sambutan dalam kegiatan OPini Kantor Wilayah DIY Kemenkumham pagi ini.
Analis Kebijakan Madya Balitbang Hukum dan HAM, Eko Noer Kristiyanto menyampaikan saat ini banyak perdebatan mengenai pelaksanaan persidangan online (daring) dan pada kenyataannya proses persidangan dengan tidak mempertemukan secara langsung pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan (hakim, tersangka, jaksa, dan saksi) telah berlangsung dan dipraktikkan di Indonesia selama masa pandemi. ” Belum berakhirnya masa pandemi covid-19 telah berdampak pada hampir segala aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek penegakan hukum. Proses penegakan hukum, khususnya hukum pidana, dihadapkan pada dilema.Pada satu sisi terdapat batas waktu, baik penahanan maupun penyelesaian perkara, sedangkan di sisi lain, dengan diberlakukannya social distancing maupun physical distancing, tidak memungkinkan untuk adanya proses pemeriksaan perkara secara langsung (di muka pengadilan). Kepastian hukum, perlindungan HAM, serta tindakan pencegahan covid-19 menjadi fokus utama dalam mengatasi situasi dilema tersebut. Sementara proses pencarian keadilan tidak boleh berhenti dengan alasan pandemi Covid-19,” jelas Eko.
Sementara itu Prof.Dr.Mudzakkir yang merupakan Guru Besar FH UII Yogyakarta menyampaikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tepatnya tertuang dalam pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. ” Yang dalam penjelasan atas pasal tersebut sebagai berikut, “Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan,” jelas Narasumber kedua dalam kegiatan ini.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DIY , Bapak Gatot suharnoto yang menjadi narasumber ketiga menyampaikan bahwa berdasarkan rekapitulasi data, persidangan online mulai 30 Maret hingga 6 Juli 2020 telah berlangsung 176.912 tindak pidana umum. Sebelum adanya wabah Covid-19 ini, persidangan secara daring sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan perkara pidana secara elektronik yang dilaksanakan saat ini bukan lah semata mata merupakan suatu hal atau terobosan baru. ” Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa dilaksanakannya sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau teleconference, yakni pada kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan ini diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui televisi Swasta Nasional,” jelas Gatot.
Kegiatan ini OPini dengan tema Evaluasi Sidang Online Di rumah Tahanan Negara di Kanwil kementerian Hukum dan HAM DIY di buka secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DIY , Bapak Budi Argo dan dihadiri oleh 600 lebih peserta secara daring. (*Humas)
