BSK Kemenkum
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
        • Pedoman & SOP Pengelolaan BMN Keadaan Darurat
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
        • Pedoman Analisis Kebijakan
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb
Wednesday, 14 October 2026
BSK Kemenkum
No Result
View All Result
Home Berita

Minyak Kayu Putih CARLEA, Cara Baru Kakanwil Maluku Beri Kenang-kenangan

by Badan Strategi Kebijakan
August 24, 2024
in Berita
Reading Time: 1 min read
0
A A

Ambon, KUMHAM MALUKU – Pemberian kenang-kenangan oleh suatu instansi dalam suatu kunjungan kerja biasanya berupa plakat sebagai ucapan terima kasih. Namun hal berbeda kini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Priyadi, saat memberikan kenang-kenangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Ka. Balitbangkumham) RI, Ambeg Paramarta, usai melakukan pencerahan bagi seluruh pegawai di Aula Kanwil Kemenkumham Maluku (Jumat, 21/04).

“Minyak Kayu Putih CARLEA yang kami berikan sebagai kenang-kenangan ini merupakan produk unggulan hasil karya warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Maluku yakni Cabang Rutan Namlea” kata Kakanwil.

Menurutnya, pemberian plakat tak selamanya merupakan simbol baku ucapan terima kasih dalam suatu kunjungan kerja. “Ada cara baru yang berbeda yang tentu dapat kita pakai. Pemberian minyak kayu putih Carlea adalah contoh konkret yang menunjukkan identitas kinerja jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku saat ini. Minyak kayu putih Carlea telah menjadi icon pameran nasional Produk Unggulan Narapidana 2017 yang sebelumnya juga telah mendapat apresiasi tinggi dari Bapak Menteri Hukum dan HAM RI”, jelasnya.

Kedepan, Priyadi akan melakukan hal yang sama sebagai bentuk ucapan terima kasih sekaligus sebagai bentuk promosi guna memperkenalkan produk unggulan WBP yang pertama di Indonesia itu.

“Beberapa waktu lalu kami telah memberikan kenang-kenangan ini kepada Delegasi Jepang JICA. Kini kami berikan kepada Bapak Ka. Balitbangkumham RI beserta rombongan yang berkunjung di Ambon. Minyak Kayu Putih Carlea dalam waktu dekat juga sudah dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat karena akan kami pasarkan di berbagai tempat penjulan” pungkasnya. HUMAS – KANWIL KUMHAM MALUKU

Tags: BalitbangkumhamKanwilKementerian
Previous Post

Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang Berperspektif HAM di Gorontalo

Next Post

MONITORING DAN EVALUASI, SERTA TINDAK LANJUT POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN BALITBANG HUKUM DAN HAM

Related Posts

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Berita

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI
Berita

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan
Berita

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026
Uji Fungsi Superapps, Enam Layanan Digital BSK Hukum Berhasil Terintegrasi
Berita

Uji Fungsi Superapps, Enam Layanan Digital BSK Hukum Berhasil Terintegrasi

October 7, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI
Berita

Tiga Regulasi Jadi Satu, BSK Hukum Dorong Tata Kelola Kebijakan Makin Efektif

October 6, 2026
BSK Hukum Bahas Tata Kelola Sistem Kebijakan melalui Legal Policy Hub
Berita

BSK Hukum Bahas Tata Kelola Sistem Kebijakan melalui Legal Policy Hub

October 6, 2026
Next Post
MONITORING DAN EVALUASI, SERTA TINDAK LANJUT POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN BALITBANG HUKUM DAN HAM

MONITORING DAN EVALUASI, SERTA TINDAK LANJUT POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN BALITBANG HUKUM DAN HAM

Ikuti Kami

  • Trending
  • Latest

Maraknya Budaya Seks Bebas di Era Globalisasi: Suatu Refleksi Moral

August 24, 2024
User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

User Manual Responden – Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan

September 9, 2024

Dampak Pornografi dan Seks Bebas Terhadap Prestasi Akademik

August 22, 2024
PROBLEMATIKA POSISI INDONESIA PADA SENGKETA INVETASI DI FORUM  ARBITRASE INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE ICSID

PROBLEMATIKA POSISI INDONESIA PADA SENGKETA INVETASI DI FORUM ARBITRASE INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE ICSID

August 25, 2024
Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026

Recent News

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Apel Pagi Pegawai BSK Hukum dan BPSDM Hukum:Dorong Integrasi Sistem Kebijakan Antar-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

October 12, 2026
Siaran PersKementerian Hukum RI

Siaran PersKementerian Hukum RI

October 8, 2026
Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

Yuk, Jelajahi Koleksi Artikel Jurnal BSK Hukum

October 8, 2026
BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

BSK Hukum Laksanakan Pemusnahan 1.729 Arsip Fisik untuk Perkuat Tertib Kearsipan

October 8, 2026
BSK Kemenkum

Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum

Ikuti Kami

Tentang Kami

Jalan Raya Gandul No.04, Cinere, Depok 16512
[ Pengaduan ] 0811 944 5504
bsk.kemenkum.go.id
bsk@kemenkum.go.id / humas.bskhukum@kemenkum.go.id
FAQ

Ok

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
    • Visi & Misi
    • Lokasi
    • Logo
  • Organisasi
    • Struktur Organisasi
    • Sekretariat
    • Profil Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
    • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
    • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
    • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
  • Layanan
    • Standar Pelayanan BSK Kumham
    • Pelayanan Kajian dan Penelitian
    • Pelayanan Penyediaan Narasumber
    • Pelayanan Elektronik Book (E-Book)
    • Pelayanan Elektronik Journal (E-Journal)
    • Pelayanan Perpustakaan
    • BSK Reform
    • Jenis Pelayanan dan Fasilitas
    • Maklumat Layanan
    • Reformasi Birokrasi BSK
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Prioritas
    • Peraturan Terkait
      • Peraturan Perundang-Undangan
  • Produk
    • Statistik Sektoral
    • E-Book BSK
    • Isu Aktual
    • Ijin Prakarsa
    • Mandatori
    • Progsun
  • Publikasi
    • Informasi Publik
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Kinerja (RENJA)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
      • Laporan Barang Milik Negara
      • Perjanjian Kinerja
      • Rencana Aksi BSK Hukum
      • Publikasi Dokumen Perencanaan
      • SOP
      • Pedoman
    • Prosiding
    • Berita
    • Berita Kantor Wilayah
    • Artikel Media
    • Artikel Populer
    • Info SDM
    • Pengumuman
    • Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
  • Jurnal
    • Jurnal Penelitian Hukum DeJure
    • Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
    • Jurnal Hak Asasi Manusia
  • Aplikasi
    • SipkumAI
    • Kumham Search
    • Literasi Kebijakan
    • Legal Policy Hub
    • Ejournal
    • JDIH
    • Survei 3AS
    • Balitbangkumham Press
    • Intraweb

Copyright © 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum