Jakarta, 8 September 2025 – Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Rini Widyantini. Pertemuan tersebut membahas inisiasi pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub yang diinisiasi oleh BSK Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum).
Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB menegaskan bahwa keberhasilan forum ini sangat ditentukan oleh konsolidasi kebijakan yang kuat, disertai dengan dukungan aspek hukum serta transformasi regulasi yang berkesinambungan.
Sementara itu, Kepala BSK Hukum, menjelaskan bahwa salah satu program utama FKK adalah Policy Talks. Program ini dirancang sebagai wadah untuk mengidentifikasi celah kebijakan (policy gaps), melakukan sinkronisasi antarregulasi, serta menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diusulkan ke tingkat nasional.
Policy Talks Tematik I akan mengangkat tema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi”. Melalui dialog ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat membahas berbagai persoalan kebijakan terkait pengelolaan pangan sekaligus menyusun rekomendasi yang komprehensif.
MenpanRB Rini Widyantini menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai penguatan inovasi di sektor pengelolaan pangan merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Dialog kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang utuh, yang nantinya dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan nasional di sektor pangan,” ujarnya.
Dengan adanya forum ini, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin solid dan kebijakan yang lahir dapat menjawab tantangan pembangunan, khususnya dalam mendukung kemandirian dan inovasi industri pangan di Indonesia.
 (3)-120x86.png)
