Jakarta (29/07) – Pembentukan kebijakan yang berbasis bukti mendesak untuk dilakukan. Banyak peraturan yang baru diterbitkan lalu dicabut karena dianggap tidak relevan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. “Itu mengapa kebijakan berbasis bukti jadi penting untuk pemerintahan kita, agar kebijakan yang ada tepat sasaran dan mengena di masyarakat,” ungkap Renata Arianingyas, Chief of Party program eMpowering Access to Justice The Asia Foundation (TAF).
Balitbangkumham merespon kebutuhan ini dengan mengembangkan aplikasi SIPKUMHAM. Aplikasi ini mampu menyajikan peta permasalahan hukum, HAM dan layanan publik yang ramai dibicarakan di media online dan media sosial. Aplikasi ini mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Peneliti ICJR, Anggara, menyebutkan aplikasi ini dapat dipakai untuk membaca gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Anggara, data SIPKUMHAM harus diolah oleh peneliti sebelum dijadikan dasar bukti pembuatan kebijakan. “SIPKUMHAM bisa dijadikan acuan untuk membaca gejala, tapi bukan satu-satunya sumber acuan, perlu analisis lebih jauh” jelasnya.
Renata menambahkan, kecanggihan aplikasi SIPKUMHAM juga harus didukung goodwill dari pemerintah. “Kalau data dan buktinya sudah ada, tinggal komitmen dari para pimpinan untuk mengolahnya menjadi kebijakan,” terang Renata.
Dosen Universitas Pattimura, Revency Rugebregt, berharap aplikasi ini mampu membaca permasalahan hukum dan HAM yang ada di tingkat lokal. Menurutnya, selama ini banyak kebijakan di daerah yang diputuskan atas dasar opini pimpinan, bukan masalah yang nyata terjadi di masyarakat. “Kalau pemerintah bisa membaca permasalahan masyarakat hingga ke pelosok negeri, maka kebijakan yang dihasilkan pun pasti menyejahterakan rakyat,” jelasnya. Pendapat ini senada dengan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam. “Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasar kebiasaan, tapi kenyataan, itu kenapa SIPKUMHAM jadi penting, ” ungkapnya.
Peluang SIPKUMHAM dalam menjawab tantangan kebijakan berbasis bukti dibahas dalam Obrolan Peneliti (OPini) seri keenam. Seperti OPini sebelumnya, diskusi kali ini kembali melibatkan akademisi, aparatur pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil. Seperti tagline-nya, OPini selalu berusaha menghadirkan ruang diskusi yang kritis dan mencerdaskan. (*Humas)
