Jakarta (04/03) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Rommy Patra, menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki banyak lembaga hukum yang bisa memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Sayangnya lembaga hukum ini masih belum bersinergi dengan kanwil sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. “Lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia saat ini terkesan berjalan sendiri-sendiri, belum ada koordinasi yang baik, dan itu menyebabkan pelayanan Hukum dan HAM jadi kurang maksimal,” jelas Rommy.
Peneliti Balitbangkumham, Junaidi Abdillah, juga menyampaikan bahwa lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia adalah perpanjangan tangan dari Law and Human Rights Center. Lembaga-lembaga hukum tersebut nantinya akan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. “Jadi nanti para lembaga hukum ini akan jadi perpanjangan tangan dari Law and Human Rights Center yang ada di Kanwil, dan nanti akan menjangkau ke masyarakat yang lebih luas cakupannya,” ujar Junaidi.
Sejalan dengan Junaidi dan Rommy, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Taman Pasaribu, menyampaikan bahwa saat ini Kanwil Kabar juga sedang melakukan penjaringan kepada lembaga-lembaga hukum yang memiliki sertifikat. “Kita akan menjaring lembaga-lembaga hukum yang bersertifikat untuk kita ajak kerjasama untuk membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum, baik itu litigasi maupun non litigasi,” tambah Taman.
Opini Kanwil Kalimantan Barat merupakan bagian dari serangkaian OPini Kanwil yang akan diadakan di 33 kanwil di seluruh Indonesia. Selain mengundang Akademisi dan Peneliti, acara kali ini juga mengundang seorang A. Manaf, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat.(*Humas)
