Jakarta (24/02) – Peneliti Balitbangkumham, Nevey Yarida, menyampaikan masih banyaknya permasalahan yang menyebabkan disharmonisasi peraturan. Diantaranya kepentingan masing-masing lembaga dan kurangnya partisipasi masyarakat dan ahli dalam pembuatan peraturan perundang-undangan daerah. “Hal inilah yang yang memunculkan ego sektoral di produk perundang-undangan yang dihasilkan, dan juga memunculkan stigma pada masyarakat bahwa mediasi disharmoni perundang-undangan hanya untuk golongan tertentu saja,” ujar Nevey.
Nevey menyampaikan, perlu adanya koordinasi antara kanwil, biro hukum, masyarakat dan ahli untuk mencegah terjadinya disharmonisasi. Koordinasi yang dilakukan berguna untuk mencegah adanya pelanggaran peraturan akibat tidak sesuainya perda dengan norma di masyarakat. “Memang perlu keterlibatan dari beberapa pihak mulai dari lembaga, akademisi, dan masyarakat dalam rangka membuat perda yang efisien dan tepat sasaran sehingga bisa diterapkan sepenuhnya,” tambah Nevey.
Selain tindakan preventif, Nevey juga menyampaikan penyelesaian sengketa perundang-undangan melalui mekanisme mediasi yang dapat menjembatani atau memberikan solusi atas sengketa Peraturan Perundang-Undangan. Sejalan dengan Nevey, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Mirza Nasution, juga menganggap perlu adanya mediasi di seluruh wilayah Indonesia. “Mediasi perlu dilakukan supaya peraturan yang dibuat tidak melanggar norma-norma daerah masing-masing, apalagi tiap daerah memiliki nilai atau normanya sendiri,” ujar Mirza.
OPini yang diselenggarakan di Kanwil Sumut ini merupakan rangkaian kegiatan OPini Kanwil yang akan diselenggarakan di 33 Kanwil di seluruh Indonesia. Selain Nevey dan Mirza, OPini kali ini juga mengundang narasumber lain yaitu Fadli Habibie, Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Sumatera Utara.(*humas)
 (3)-120x86.png)
