Jakarta (26/02) – Kerjasama antara lembaga penelitian pemerintah dengan perguruan tinggi penting untuk dilakukan. Hal ini disepakati Balitbang Hukum dan HAM serta Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam penandatanganan kerjasama keduanya hari ini.
Kepala Balitbang Hukum dan HAM bersama Rektor Universitas Muslim Indonesia menandatangani MoU kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan. Acara yang digelar di ruang rapat senat ini menandai kolaborasi antara pemerintah dan akademisi untuk jalannya pemerintahan. Kontribusi perguruan tinggi diperlukan dalam menjadi narasumber, dan reviewer penelitian bagi Balitbang Hukum dan HAM. Sementara, hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan di universitas.
Dalam sambutannya, Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Asep Kurnia, menjabarkan tugas dan fungsi Balitbang Hukum dan HAM. Sebagai supporting unit Kemenkumham, Balitbang Hukum dan HAM berupaya untuk menghasilkan penelitian yang dibutuhkan oleh 10 unit utama lainnya. Beberapa penelitian yang sedang digarap antara lain mengenai karakteristik narapidana, pembinaan notaris, serta pencegahan WNA yang bekerja secara nonprosedural. “Kami harap kita dapat bekerjasama untuk meningkatkan hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM ini,” tutur Asep.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Senat UMI ini turut dihadiri oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan serta jajaran rektorat UMI. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
