Jakarta (23/07) – Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Balitbang Hukum dan HAM melaksanakan diskusi publik bertema Rekomendasi Kebijakan Penelitian Pemberhentian ASN Karena Melakukan Tindak Pidana yang Dilakukan Tidak Berencana atau Berencana. “Ini adalah salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum kepada teman-teman ASN yang melakukan tindak pidana berencana atau tidak berencana, namun kita juga harus memikirkan bagaimana mencegah ASN tersebut melakukan tindak pidana baik tidak berencana maupun tidak berencana,” ujar Utami.
Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Suharyo, mengatakan bahwa jika bila terdapat ASN yang melakukan tindak pidana baik secara tidak berencana maupun berencana jika tidak diberhentikan maupun diangkat kembali akan menimbulkan cemburu sosial. “Pengangkatan kembali ASN yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana tidak berencana maupun berencana dan dikenakan hukuman penjara 2 tahun dinilai tidak tepat dan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap ASN yang melakukan pidana, bahkan saat ini masih ada 300 lebih ASN yang sudah melakukan tindakan pidana namun belum ditindak tegas karena ketidakpastian hukum,” Jelas Suharyo.
Sejalan dengan Suharyo, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar, Christina Heni Setyawati, mengatakan bahwa memang Undang-Undang ini masih perlu dipertegas lagi. “Saat ini yang jadi masalah adalah banyak sekali ASN yang setelah selesai menjalani masa tahanan bingung apakah mereka diberhentikan atau tidak, akhirnya mereka lari ke BKN untuk menanyakan nasib mereka. Saya sepakat jika memang nanti yang dirubah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sehingga nanti bisa menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya,” ujar Christina.
Diskusi Publik ini nantinya akan menghasilkan beberapa saran dan masukan guna memperbaiki hasil penelitian yang dihasilkan. Selain Ibu Christina, dalam diskusi ini juga menghadirkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila Rocky Marbun sebagai narasumber. Setelah diskusi nantinya hasil penelitian akan diperbaiki sebelum dibuat menjadi Policy Brief atau rekomendasi dan diserahkan kepada stakeholder terkait. (*Humas)
