Jakarta(03/12)-Salah satu hak dari Narapidana yang diatur dalam UU Lapas Pasal 14 ayat (1) huruf h adalah menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Sayangnnya munculnya virus Covid-19 bulan Agustus tahun 2019 di Cina lalu menyebar ke seluruh dunia, membuat banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal berinteraksi.
Pemerintah melakukan pengendalian Covid-19 dengan menerapakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPSB) tahun 2020, dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Termasuk pembatasan di perkantoran dan di sekolah serta di tempat lainnya. ” Tidak terkecuali Lapas, Rutan dan LPKA melakukan pembatasan kunjungan keluarga guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Melalui Surat Edaran Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Ditjen Pas menghimbau Kepala Rutan, Kepala Lapas dan Kepala LPKA untuk melaksanakan layanan kunjungan dan kegiatan pendidikan bagi Anak di LPKA dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (video call),” Jelas Kepala Balitbang Hukum dan HAM , Sri Puguh Budi Utami dalam sambutan saat membuka kegiatan diskusi Diskusi Publik Rekomendasi Kebijakan Penelitian Evaluasi Pelayanan Kunjungan Berbasis Online di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Sementara itu Peneliti Balitbang Hukum dan HAM , Henry Donald menyampaikan secara teori Surat Edaran yang dikeluarkan Dirjen Pemasyarakat tersebut merupakan kebijakan publik secara sektoral, yaitu kebijakan yang dibuat sesuai dengan bidang yang diatur oleh kebijakan tersebut. Namun, kebijakan publik yang dikelurkan tersebut bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi berdasarkan kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak (freis ermessen). ” Padahal masing-masing UPT membuat sendiri SOP Layanan Kunjungan Online,” Jelas Hendry.
Hendry menyarankan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dari UPT,maka kunjungan online bisa dipermanenkan dan tidak hanya berdasarkan surat edaran tetapi diakomodir melalui perundang-undangan.” Untuk itu perlu peningkatan sarana dan prasarana seperti pc dan server yang mendukung,” Jelas Hendry. Kegiatan Diskusi ini juga mengundang narasumber Ketua HTN Fakultas Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yaitu Dr. Hotma P.Sibuea.(Humas)
