Jakarta (17/11) – Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang besar tentu membantu bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas teknis pemberian layanan teknis kepada masyarakat. UPT Pemasyarakatan dalam menjalankan perannya masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang ditugaskan di UPT yang ada.
“Perubahan struktur organisasi yang ada di UPT menjadi alternatif untuk pembentukan rancangan Peraturan Menteri bagi UPT, harapannya dengan begitu dapat menjadi alternatif bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menentukan langkah yang harus diambil dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama dalam hal pemasyarakatan,” ujar Donny Michael, Analis Kebijakan Madya Pusat Peneltian dan Pengembangan HAM.
Kegiatan Diskusi Publik hari ini merupakan diskusi terakhir sebelum penyempurnaan Policy Paper yang kemudian akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Stakeholder. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
