Jakarta, 30 September 2026 — Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum melakukan penjajakan kerja sama dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai langkah memperkuat sinergi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan serta regulasi yang mendukung pemberdayaan UMKM.
Pertemuan dihadiri Sekretaris BSK Hukum, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P4H) , Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian UMKM, jajaran Kementerian UMKM, serta Tim Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) BSK Hukum.
Dalam pertemuan tersebut, BSK Hukum mendorong terbentuknya kolaborasi strategis dengan Kementerian UMKM melalui pemanfaatan analisis kebijakan, penguatan regulasi, serta pertukaran data dan informasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung identifikasi kebutuhan regulasi dan isu-isu kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.
Selain itu, kerja sama dapat dikembangkan melalui Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), diskusi kebijakan, kajian, pertukaran data dan informasi, serta berbagai kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kesepakatan para pihak.
Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memastikan kerja sama yang dibangun memiliki ruang lingkup yang jelas dan dapat memberikan manfaat konkret bagi kedua kementerian.
Kementerian UMKM menyambut baik penjajakan tersebut dan mendukung rencana kolaborasi dalam bidang yang menjadi kewenangan bersama. Sebagai tindak lanjut, kedua pihak akan melakukan pemetaan bidang prioritas serta menyusun substansi dan rencana kerja sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Melalui penjajakan ini, BSK Hukum terus memperluas jejaring strategis dengan kementerian/lembaga dalam rangka menghadirkan analisis dan rekomendasi kebijakan yang relevan, sekaligus mendorong terwujudnya kebijakan hukum yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
