Jakarta (08/03) – Penanganan perkara dalam ranah hukum selalu identik dengan biaya yang mahal. Hal inilah yang membuat masyarakat, terutama yang tidak mampu, enggan menempuh proses hukum ketika berhadapan dengan sebuah perkara. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Rizky Karo Karo, bahkan mengklaim bahwa masyarakat cenderung menerima saja perlakuan ketidakadilan itu tanpa melakukan apapun. “Mereka takut, jika membawanya ke pengadilan akan menghabiskan biaya tinggi,” jelas Rizky.
Pendampingan hukum terutama bagi masyarakat tidak mampu sebenarnya telah dilindungi negara lewat Lembaga Bantuan Hukum. Pengurus LBH Pena Keadilan Nusantara, Ely Nursyamsiah, menjelaskan bahwa kewajiban negara dalam menjamin akses keadilan masyarakat telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan ini menjawab kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum baik untuk perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara, baik yang melalui proses litigasi maupun non-litigasi.
Analis Hukum Balitbangkumham, Adi Ashari, menjelaskan bahwa UU Bantuan Hukum juga menjamin kualitas pelayanan LBH lewat mekanisme pendaftaran dan akreditasi. Sistem akreditasi mendorong LBH agar memberikan pendampingan hukum yang terbaik
bagi masyarakat tidak mampu. BPHN bersama Balitbangkumham turut berupaya meningkatkan kualitas layanan hukum dengan mengembangkan aplikasi survei kepuasan layanan bantuan hukum. Survei ini nantinya akan dipakai untuk mengevaluasi kinerja LBH dan ke depan dapat dipakai sebagai salah satu indikator dalam penentuan akreditasi LBH.
Diskusi mengenai bantuan hukum ini merupakan bagian dari kegiatan OPini yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Banten dengan Balitbangkumham. OPini kali ini mengusung tema “KUALITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN AKSES KEADILAN”. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Balitbangkumham ini diikuti lebih dari 400 peserta baik melalui aplikasi zoom maupun youtube. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
