Manado (15/03) – Penelitian yang dilakukan Balitbang Hukum dan HAM menemukan bahwa nilai indeks layanan hukum di Sulawesi Utara menunjukkan angka yang sangat baik. Meski begitu terdapat salah satu poin yang memerlukan peningkatan yaitu sosialisasi informasi. Oky Wahyu, peneliti Balitbang Hukum, yang mempresentasikan hasil penelitian hari ini menyarankan agar Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dapat meningkatkan sosialisasi informasi terutama bagi masyarakat membutuhkan. “Saya lihat di beberapa Lapas atau Rutan sebenarnya sudah ada spanduk terkait layanan bantuan hukum, ini yang menurut saya bisa dilanjutkan dan ditingkatkan,” jelas Oki.
Akademisi dari Universitas Katolik De La Salle Manado, Valentino Lumowa, mengamini pendapat Oki. Menurut Valentino, Kanwil tidak hanya harus meningkatkan sosialisasi tapi juga melakukan kampanye layanan bantuan hukum. Kampanye itu berarti menyederhanakan ide tentang layanan bantuan hukum agar dapat dengan mudah dipahami masyarakat. “Kita bisa memanfaatkan media sosial yang mudah dijangkau semua kalangan,” imbuh Valentino.
Valentino menambahkan bahwa kurangnya akses pengetahuan masyarakat bisa membuat layanan bantuan hukum berisiko salah sasaran. “Jangan sampai karena kurang informasi, layanan bantuan hukum justru dieksploitasi oleh kalangan yang mampu.”
Kadivyankum Sulawesi Utara, Ronald Lumbuun, menyampaikan bahwa Kanwil Sulawesi Utara sudah dan akan terus mengupayakan distribusi informasi layanan hukum. Salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan diskusi OPini dengan tema bantuan hukum hari ini. Dalam diskusi ini, Ronald juga menyebutkan sembilan LBH yang sudah terakreditasi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu di Sulawesi Utara.
Diskusi OPini kali ini diselenggarakan Balitbangkumham bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara. Hadir membuka acara, Kepala Balitbangkumham, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dan jajaran pimti pratama di lingkungan Balitbangkumham. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
