Focus Group Discussion FGD Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan IKK
Jakarta (27/1) - Pada era sekarang, tantangan bagi para pembuat kebijakan adalah bagaimana membuat kebijakan yang tepat sasaran dan tepat...
Focus Group Discussion FGD Naskah Pra Kebijakan Analisis isu kebijakan Perlindungan Hukum melalui Jalur Non Litigasi Bagi Masyarakat Adat
Jakarta (15/9) - Istilah Masyarakat Adat masih belum banyak dikenal oleh masyarakat, hal ini menyebabkan adanya kemungkinan tidak diakuinya penegakan...
Focus Group Discussion FGD Desain Naskah Pra Kebijakan kegiatan Analisis Strategi Kebijakan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan
Jakarta (13/02) - Peraturan perundang - undangan merupakan sumber hukum utama di negara - negara yang menganut sistem hukum Eropa...
Focus Group Discussion FGD Analisis Strategi Kebijakan Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementrian Huku
Jakarta (8/2) - Pada era teknologi informasi saat ini perubahan atau penyesuaian terhadap regulasi eksisting merupakan suatu kebutuhan yang tidak...
Focus Group Discussion Analisis Kebijakan Program Penyusunan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015
Jakarta (9/2). Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Penelitian dan...
Focused Group Discussion FGD Penyusunan Naskah Pra Kebijakan topik Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual
Jakarta (30/9) - Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melaksanakan Focused Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Pra Kebijakan topik...
Focused Group Discussion FGD Kajian dan Analisis Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal
Jakarta (17/02) - Masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke wilayah Indonesia secara legal memerlukan beberapa persyaratan yang memiliki korelasi dengan...
Focused Group Discussion FGD Desain Naskah Pra Kebijakan Desain Naskah Pra Kebijakan dengan Topik Keamanan dan Tata Tertib Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
Jakarta (17/02) - Saat ini, sistem hukum Indonesia atau yang dikenal dengan hukum kepidanaan menggunakan sistem aturan yang mengatur semua...
Focused Group Discussion FGD Dengan Topik Kebijakan Berbasis Bukti Dalam Administrasi Pemerintahan: Tata Kelola Hukum dan Kebijakan Publik
Jakarta(22/11)- Sebagai pengambil kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut dituntut untuk...
FGD Urgensi Permenkumham tentang Intelijen Pemasyarakatan
Jakarta (24/10) - Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dalam lingkup pemasyarakatan, contoh...
 (3)-120x86.png)
Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum