Focused Group Discussion FGD Dengan Topik Kebijakan Berbasis Bukti Dalam Administrasi Pemerintahan: Tata Kelola Hukum dan Kebijakan Publik

Jakarta(22/11)- Sebagai pengambil kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut dituntut untuk melahirkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam prosesnya, kebijakan berbasis bukti membutuhkan dukungan dari produksi dan penerapan pengetahuan; pengetahuan masih perlu diartikulasikan kembali hingga akhirnya dapat memberikan solusi efektif atas isu-isu kebijakan. Kondisi ini kemudian menjadi dasar kebutuhan akan mekanisme tata kelola dan bentuk baku penyajian basis bukti dalam perumusan kebijakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepala Balitbang Hukum dan HAM , Sri Puguh Budi Utami menyampaikan dalam rangka mewujudkan kebijakan berbasis bukti yang inklusif dan partisipatif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menyelenggarakan kegiatan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan para penerima manfaat, pemangku kepentingan, praktisi, dan akademisi. Adapun tema yang diangkat pada kegiatan diskusi ini meliputi tata kelola hukum dan kebijakan publik dalam instansi pemerintahan. ” Pembahasan ini dilatarbelakangi kebutuhan akan tata kelola siklus kebijakan hingga manajemen kolaboratif sumber daya yang terlibat dalam proses saintifikasi kebijakan publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.,” Jelas Utami dalam pembukaan kegiatan Focused Group Discussion (FGD) dengan topik “Kebijakan Berbasis Bukti Dalam Administrasi Pemerintahan: Tata Kelola Hukum dan Kebijakan Publik” siang ini.

Utami juga berharap dalam kegiatan diskusi kelompok terfokus ini akan ada ulasan dari para narasumber atas konsep Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. ” Sebagai bagian dari rangkaian proses kajian, kegiatan diskusi kelompok terfokus ini tentu kita harapkan akan mampu menjadi forum yang dapat berkontribusi terhadap komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan pengambilan kebijakan berbasis bukti ilmiah,” Pesan Utami.

Kegiatan ini mengundang Ibu Ely Fatimah ( Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara) Bapak Roy Valiant(Akademisi dari Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia) serta Bapak M.Zamroni ( Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan).Hasil penelitian ini akan disempurnakan kembali untuk kemudian dibuat Policy Brief dan diberikat stakeholder terkait.(humas)