Jakarta, 15 April 2025 – Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, menegaskan pentingnya perubahan cara pandang terhadap Indeks Reformasi Hukum (IRH). Dalam sambutannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, ia menyatakan bahwa IRH bukan hanya sekadar mandatori, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk mendorong kemajuan daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah/kota se-Provinsi Lampung. Hadir pula Kepala Kanwil Kemenkum Lampung, Santosa, beserta jajarannya.
Dalam arahannya, Andry Indrady menekankan bahwa rendahnya nilai IRH dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi dan pembangunan daerah. “IRH yang buruk akan menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko korupsi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Oleh karena itu, menurutnya, peningkatan nilai IRH harus menjadi prioritas dan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi kepada tiga daerah di Provinsi Lampung yang berhasil meraih predikat Istimewa (AA) dalam penilaian IRH tahun 2024, yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro. Andry berharap keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi daerah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja reformasi hukumnya di tahun 2025.
“Untuk meraih nilai istimewa, diperlukan strategi kerja yang tepat, sinergi yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta pola pikir positif dalam menghadapi tantangan,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan mendalam mengenai empat variabel utama dalam penilaian IRH oleh Analis Kebijakan Ahli Muda, Muhaimin, dan Analis Hukum Ahli Pertama, Berlon Suryadi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah semakin memahami pentingnya IRH sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah masing-masing. (Aries, Humas BSK Hukum)
